Jakarta, Berita FU Online - Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Otonomi Daerah dalam Perspektif Akademik dan Kebijakan Nasional”. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Adia Suites Hotel UIN Jakarta pada Kamis (27/11).

FGD menghadirkan dua narasumber utama, yakni Dekan Fakultas Sosial dan Politik UIN Jakarta, Prof. Dr. Dzuriatun Toyibah, M.Si., M.A., serta Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, Rahmawati, M.M., Ph.D. yang memaparkan dinamika desentralisasi dari sisi sosial-politik dan ekonomi.

Ushuluddin dan Tradisi Diskursus Kebangsaan

Dalam sambutan pembuka, Dekan Fakultas Ushuluddin, Prof. Ismatu Ropi, M.A., Ph.D., menegaskan bahwa Fakultas Ushuluddin merupakan salah satu founding faculties UIN Jakarta yang memiliki tradisi panjang dalam mengawal isu-isu kebangsaan.

Beliau menyoroti polemik pemekaran daerah yang sering kali, menurutnya, “lebih bernilai politik dibandingkan kebutuhan riil masyarakat”. Prof. Ismatu juga menekankan bahwa desentralisasi seharusnya dilihat tidak hanya dari aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam konteks pengembangan pendidikan serta penguatan kapasitas sosial masyarakat daerah.

DPD RI: Akademik Menjaga Nalar Kritis Bangsa

Sambutan kedua sekaligus membuka kegiatan disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tamsil Linrung. Ia mengapresiasi kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga legislatif melalui forum FGD ini.

“Saya selalu percaya bahwa akademik yang tumbuh di kampus menjaga nalar kritis bangsa. Melalui forum seperti ini, kita membaca ulang relasi kekuasaan yang membentuk struktur sosial kita,” ungkapnya.

Tamsil juga menyoroti perjalanan panjang desentralisasi sejak era reformasi, termasuk tantangan ketergantungan fiskal daerah yang dinilainya masih sangat kuat. Ia menegaskan bahwa kemandirian fiskal menjadi faktor kunci bagi terciptanya daerah yang lebih berdaya dan mampu menopang pusat.

“Penguatan DPD membutuhkan tidak hanya dukungan politik, tetapi juga konsistensi kelembagaan. FGD hari ini adalah bagian dari ikhtiar besar DPD untuk memastikan otonomi daerah tetap berada pada jalurnya,” tambahnya.

Diskusi Interaktif dan Arah Kebijakan Otonomi Daerah

Usai sesi sambutan, acara dilanjutkan dengan paparan materi dari para narasumber yang membedah dinamika otonomi daerah dari berbagai perspektif, mulai dari relasi kekuasaan, efektivitas kebijakan, hingga tantangan ekonomi daerah. Diskusi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab yang melibatkan akademisi, mahasiswa, dan para pemangku kebijakan.

Melalui FGD ini, Fakultas Ushuluddin berharap kegiatan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan arah kebijakan otonomi daerah yang lebih responsif terhadap karakter lokal dan kebutuhan masyarakat.

(Penulis: Iman | Editor: Ishma | Foto: FU)